Telko.id – Kominfo resmi menyatakan bahwa akan ada penundaan terhadap implementasi penurunan tarif interkoneksi. Diungkapkan Noor Iza, Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkominfo, hal ini sejalan dengan keputusan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Dengar Pendapat beberapa hari lalu.
Dikutip dari Kompas Tekno, Noor Iza mengatakan kelanjutannya masih menunggu pertemuan berikutnya, setelah Menteri kemari dari luar negeri.
Meskipun demikian, Indosat mengaku akan tetap menerapkan kebijakan penurunan tarif interkoneksi yang baru sesuai dengan Surat Edaran (SE) No. 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016 yang ditandatangani oleh Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Geryantika Kurnia dan dirilis pada 2 Agustus 2016 lalu. SE berisi penurunan rata-rata 26% pada 18 skenario panggilan telepon dan SMS antar operator dan berlaku pada 1 September 2016 besok.
“Kami juga menegaskan bahwa seandainya SE dicabut atau dibatalkan, kami akan tetap menerapkan tarif interkoneksi baru tersebut sejauh terjadi kesepakatan antar operator secara B2B. Alasannya, sampai saat ini belum ada surat pemberitahuan resmi dari Pemerintah. Oleh sebab itu, selama belum ada surat yang membatalkan atau mencabut Surat Edaran sebelumnya,” ujar Alexander Rusli, President Director & CEO Indosat Ooredoo.
Indosat Ooredoo melihat bahwa dengan penurunan tarif interkoneksi ini maka masyarakat akan dapat menikmati layanan telekomunikasi dengan harga yang lebih terjangkau, mendorong industri telekomunikasi lebih efisien, serta menciptakan iklim kompetisi yang lebih sehat.
Hal yang sama juga akan dilakukan oleh XL Axiata. Selama belum ada surat pemberitahuan secara resmi dari Kominfo, XL bakal tetap menerapkan tarif baru interkoneksi tersebut.
“Sampai saat ini kami belum menerima surat pemberitahuan secara resmi dari pemerintah tentang penundaan ini. Sehingga kami tentunya tidak bisa berspekulasi lebih lanjut,” ujar Dian Siswarini, CEO XL Axiata menjelaskan.
Sebenarnya, masalah interkoneksi ini tidak perlu diramaikan karena review terhadap biaya interkoneksi ini merupakan ritual tiga tahunan. Namun memang, ketika penurunan tarif interkoneksi ini dijalankan sesuai dengan surat edaran Telkom Group yang seumur-umur selalu menjadi net decision akan terganggu pendapatannya. Pasalnya, selama ini Telkom Group, yang notabene pendapatannya terbanyak disumbangkan oleh Telkomsel tidak pernah membayar interkoneksi pada operator lain.
Bukan apa-apa, dengan jumlah pelanggan yang demikian besar, sudah dapat dipastikan, yang melakukan panggilan ke jaringan Telkomsel akan lebih besar ketimbang yang dilakukan oleh pelanggan Telkomsel ke operator lain. Jadi, selama ini operator lain yang banyak harus membayar interkoneksi pada Telkomsel.
Hal itu juga yang menjadi pembeda antara Telkomsel dengan operator lain. Ketika ada penurunan biaya interkoneksi maka akan mempengaruhi Finance Balance Sheet operator ini. Soalnya, interkoneksi di Telkomsel masuk dalam pendapatan. Sedangkan operator lain, tidak akan berpengaruh.
“Bayangkan, dari Rp.250 menjadi Rp.204, itu turun 25%. Artinya, pendapatan Telkom Group dari interkoneksi akan turun 25%. Yang konon kabarnya, akan menurunkan pendapatannya sebesar 1.5 Triliun. Lalu, darimana harus mendapat penggantinya. Agar, direksi angkatan sekarang tidak dianggap menurunkan pendapatan. Itu kondisinya sebenarnya yang terjadi,” ujar Merza Fachys, President Director Smartfren Telecom menjelaskan.
Padahal, kemungkinan pendapatan Telkom Group yang turun dikarenakan adanya referensi baru interkoneksi ini masih belum pasti. “Hal inilah yang harus dibuktikan. Jika nanti, tarif interkoneksi turun dan operator ramai-ramai menurunkan retail price, apakah trafik tidak akan naik? Bisa jadi naik. Artinya, ada potensi, kerugian yang dikabarkan mencapai Rp.1.5 Triliun itu akan balik,” tambah Merza.
Bagaimana kelanjutan ‘drama’ interkoneksi ini? Tunggu, sampai selesai Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI yang akan dilaksanakan usai kepergian Menteri Komunikasi dan Informatika ke luar negeri. (Icha)
