Telko.id – Sekitar 60 juta warga Indonesia masih belum terkoneksi internet, mengungkap kesenjangan digital yang perlu segera diatasi. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga ke desa-desa tertinggal melalui kolaborasi lintas kementerian.
Kolaborasi strategis ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Penandatanganan MoU dilakukan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025) oleh Menteri Meutya Hafid dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
“Dengan MoU ini, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan kita prioritaskan untuk dibangun koneksinya di tahun 2026,” ujar Meutya dalam Audiensi dengan Kemendes PDT.
Meutya menegaskan kerja sama ini merupakan upaya konkret memberikan akses informasi yang merata kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” tandasnya.

Baca Juga:
Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemkomdigi telah melakukan berbagai langkah strategis memperluas konektivitas.
Langkah-langkah tersebut antara lain membangun BTS dan titik akses di Papua, menyelenggarakan lelang frekuensi, serta menjalin kerja sama dengan operator seluler untuk pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia.
Sinergi antara Kemkomdigi dan Kemendes PDT diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas sehingga masyarakat di pedesaan dapat turut merasakan transformasi digital selayaknya di perkotaan. “Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa,” pungkas Meutya Hafid.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menekankan ketersediaan konektivitas menjadi faktor penting dalam kemajuan desa. “Salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal,” tuturnya.
Yandri menambahkan banyak potensi desa yang dapat dimaksimalkan dengan ketersediaan konektivitas internet. Ia mencontohkan beberapa desa telah mampu memasarkan produk unggulan desanya ke luar negeri, seperti para pembudidaya Ikan Mas Koki di Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang yang telah berhasil mengekspor produknya ke berbagai negara.
Program akselerasi konektivitas desa ini sejalan dengan berbagai inisiatif teknologi yang sedang berkembang di Indonesia. XL SATU Lite hadir dengan solusi internet rumah plug and play yang dapat mendukung digitalisasi di daerah pedesaan.
Sementara Telkomsel meluncurkan IndiHome FTTR sebagai solusi internet stabil yang dapat diimplementasikan di berbagai wilayah.
Melalui kerja sama ini, pembangunan infrastruktur konektivitas di pedesaan diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran. “Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” tandas Yandri Susanto.
Upaya pemerataan konektivitas digital juga didukung oleh event-event besar nasional. Seperti yang terjadi pada MotoGP Mandalika 2025 yang mendongkrak ekonomi lokal sekaligus memperkuat infrastruktur konektivitas di wilayah penyelenggaraan.
Dengan sinergi antar kementerian dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, percepatan konektivitas digital diharapkan dapat menjangkau 60 juta warga Indonesia yang selama ini belum terakses internet, membuka peluang ekonomi digital yang lebih merata di seluruh pelosok negeri. (Icha)