Telko.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika baru saja memberikan izin kepada Indosat Ooredoo 5G untuk komersialisasi ditandai dengan keluarnya Surat Keterangan Laik Operasi atau SKLO. Operator ini pun menjadi yang ke dua setelah Telkomsel yang sudah terlebih dahulu mendapatkan ijin pada Mei 2021 lalu.

“Hari ini Indosat juga telah berhasil menjadi operator telekomunikasi berikutnya yang mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi atau SKLO untuk komersialisasi layanan 5G,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam jumpa pers yang disiarkan, Senin (14/6/2021).

Surat Keterangan Laik Operasi untuk Indosat diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), didasarkan pada pelaksanaan uji laik operasi (ULO) bertempat di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Plate mengatakan dengan diterbitkannya SKLO untuk Indosat Ooredoo 5G tersebut menandakan bahwa seluruh sarana dan prasarana untuk penggelaran jaringan 5G yang telah selesai dibangun oleh Indosat secara teknis siap dioperasikan.

“Indosat Ooredoo akan memberikan layanan 5G pada pita frekuensi 1800 megahertz atau 1,8 gigahertz dengan lebar pita 20 megahertz dalam rentang 1837,5 megahertz sampai 1857,5 megahertz,” kata dia.

Layanan 5G diharapkan akan berkembang dalam waktu yang tidak terlalu lama dan akan terus diperluas berdasarkan pertumbuhan permintaan pasar di lokasi-lokasi lainnya.

Plate mengatakan selain di Pulau Jawa, penggunaan jaringan 5G juga akan diterapkan pada tempat-tempat yang menjadi prioritas utama destinasi wisata, seperti di Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, dan Liupang di Sulawesi Utara.

“Selain itu, akan ada lokasi industri manufaktur yang juga akan menerima jaringan 5G, serta untuk di lokasi ibu kota negara baru pada tahun 2024 mendatang,” paparnya.

Plate berharap dengan adanya langkah awal implementasi teknologi 5G di Indonesia ini dapat semakin mewujudkan akses telekomunikasi yang lebih berkeadilan, menjembatani kesenjangan digital, meningkatkan kemampuan dan literasi masyarakat untuk menggunakan teknologi secara lebih adaptif.

“Tentunya juga turut mendorong penggunaan internet yang lebih produktif dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Plate. 

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan farming dan refarming spektrum frekuensi untuk memungkinkan penggelaran 5G yang lebih efisien. Sekaligus mendukung pemanfaatan 4G yang juga semakin optimal.

“Pembangunan 5G ini akan melakukan perubahan cara kita untuk mengisi dunia digital kita, mengingat kecepatan yang luar biasa latensinya yang rendah. Karenanya juga, saya berharap bahwa penggelaran 4G untuk mendukung sebagai tulang punggung transformasi digital kita dan inisial commercial operation 5G dapat kita manfaatkan secara maksimal, secara optimal dan secara cerdas untuk kepentingan pembangunan negara kita, pembangunan bangsa kita dan secara khusus untuk kepentingan pembangunan masyarakat kita munikasi operator seluler yang sudah diberikan,” tandasnya.

Indosat Ooredoo 5G rendananya pada tahap awal akan digelar pada 4 kota yaitu kota Jakarta, Surakarta (Solo), Surabaya dan Makassar. Sayang, operator ini belum dapat menyebutkan kapan waktu pergelaran secara komersial itu dilakukan.

Layanan Indosat Ooredoo 5G ini akan hadir bagi pelanggan ritel maupun pelangga korporasi secara bersamaan. Untuk lebih jauh mengenai waktu komersialisasi 5G karena masih dibahas secara internal.

“Kami komitmen untuk meluncurkan 5G secara komersial. Untuk tanggal komersialnya belum bisa kami sampaikan. Komersial ada di Jakarta, Surakarta, Surabaya, dan Makassar,” ujar Ahmad pada kesempatan yang sama.

Seiring dengan pengembangan Indosat Ooredoo 5G, pelanggan korporasi bahkan berpeluang mendapat porsi yang lebih besar. Dalam menggelar 5G, Indosat membawa visi untuk memberikan manfaat selulas luasnya bagi masyarakat Indonesia.

“5G tidak hanya ada di gawai masyarakat, tetapi juga ada di ekosistem. Komitmen Indosat adalah 5G hadir di Indonesia untuk memberikan dampak,” ujar Ahmad menambahkan.

Pemerintah sendiri sudah menyelesaikan standarisasi yang akan berlaku di Indonesia. Di mana beberapa alokasi frekuensi yang dapat digunakan untuk basic connectivity, mobile broadband speed, dan superdata layer pada spektrum frekuensi 26, 28 dan 39 Ghz, termasuk untuk layanan fix broadband.

Tinggal kebijakan dari operator seluler yang memiliki teknologi  netral yang cocok dengan pertimbangan bisnis dan keadaan di lingkungan operator masing-masing karena Pemerintah Indonesia  menerapkan kebijakan teknologi netral dalam implementasi layanan 5G. (Icha)