Telko.id – Seminggu belakangan, industri telekomunikasi diramaikan dengan bocornya surat dari CEO Indosat Ooredoo yang dikirimkan pada Kemenkominfo. Isi nya tentang usulan agar pemerintah melakukan pengaturan tarif data bawah. Berkenaan dengan usulan tersebut Rudiantara menyebutkan bahwa pemerintah harus berada di titik optimal dalam melihat kepentingan industri telekomunikasi dan masyarakat sehingga ada keseimbangan.
“Harus ada kompetisi sehingga masyarakat mendapat opsi produk maupun layanan,” kata Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika dalam diskusi interaktif telekomunikasi pada hari ini. Mengambil tema “ Mencari tarif data yang ideal”.
Dalam diskusi ini dihadiri oleh Alexander Rusli, Presiden Direktur dan CEO Indosat Oredoo, ketua ATSI (Asosiasi Telepon Selular Indonesia) Merza Fachys, Ketua KPPU (Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha), M Syarkawi Rauf, Komisioner BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) Ketut Pribadi, dan juga Ketua Harian Lembaga Yayasan Konsumen Indonesia Tulus Abadi.
Lebih lanjut Rudiantara yang kerap dipanggil dengan Chief RA ini pun menambahkan bahwa “Harus ada kompetisi sehingga masyarakat mendapat opsi produk maupun layanan. Namun, Rudiantara menjelaskan bahwa tidak akan menetapkan floor price. Yang akan dilakukan adalah membuat formula tarif data yang memungkinkan operator masih mendapat ruang untuk bermanuver dalam berkompetisi.
Dalam kesempatan berikutnya, menurut Alexander Rusli pihaknya melihat positif diskusi mengenai tarif data karena apabila tidak ada langkah dukungan dari pemerintah sulit bagi operator menahan penurunan yield data yang terjadi dalam beberapa tahun ini. “Penurunan itu makin irrasional dan bisa menjadi tak prospektif lagi memberikan layanan data kepada masyarakat,” kata Alex. Padahal, Merza Fachys menambahkan bahwa potensi mobile broadband di Indonesia masih sangat besar. Tetapi, tetap mesti ada ekosistem yang mendukung pertumbuhan data seperti kompetitifnya operator.
Menyambut persoalan tarif data, Ketut menyatakan pihaknya akan segera mematangkan formula tarif sesuai amanat pasal 28 UU no.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. “Kami masih membahas internal, bulan depan akan mengumpulkan operator, dan kira-kira dalam 3-4 bulan Peraturan Menteri (PM) tentang formula tarif data akan keluar,” kata Ketut. Dalam menyusun formula tarif tersebut terdiri dari biaya elemen jaringan (network element cost) ditambah biaya aktivitas layanan retail (retail services activity cost) dan profit margin. Artinya, PM 9/2008 akan segera diperbarui untuk mengakomodir layanan data.
Yang juga menarik dalam diskusi ini adalah dalam jangka panjang persoalan konsolidasi operator dengan aksi korporasi akuisi atau merger bisa menjadi jawaban agar kompetisi antar operator seluler juga semakin sehat. “Konsolidasi akan membawa kompetisi antar operator menjadi lebih sehat,” kata Syarkawi Rauf.
Alexander Rusli membenarkan bahwa jangka panjang, opsi konsolidasi bisa memecahkan kebuntuan dalam hal tarif. “Tetapi dalam jangka menengah, persoalan tarif data juga butuh dukungan pemerintah agar industri tetap tumbuh,”. Operator butuh business return agar penambahan dan perawatan jaringan terjamin.
Chief RA juga membenarkan bahwa pihaknya mendorong dengan lebih kuat agar operator bisa melakukan konsolidasi. Dengan konsolidasi, ruang kompetisi diharapkan makin terbuka dan layanan ke masyarakat menjadi semakin baik.
Dari sudut pandang konsumen, menurut Tulus Abadi, tarif telekomunikasi baik voice, SMS maupun data seharusnya dikembalikan kepada apa yang dibutuhkan konsumen. Mereka membutuhkan layanan dengan kecepatan dan cakupan layanan yang besar, hingga kalau perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimum agar ada standar yang disepakati bersama pada layanan yang diberikan oleh operator seluler. (Icha)
