Telko.id – China akhirnya telah resmi mengadopsi undang-undang anti-terorisme, yang memberikan berbagai kekuatan baru, termasuk kewajiban perusahaan teknologi untuk memberikan bantuan jika diminta.
Menurut Reuters, undang-undang baru itu telah disahkan dan mulai berlaku pada hari Minggu, setelah meniadakan ketentuan yang akan mewajibkan semua perusahaan untuk menginstal ‘backdoor’ dalam produk mereka. Sebaliknya, seperti dilaporkan TNW, Rabu (30/12), mereka sekarang diharuskan untuk “memberikan dukungan teknis dan bantuan termasuk dekripsi.”
Teknologi hanya merupakan bagian dari langkah-langkah ini, yang juga mencakup pembentukan pusat kontra-terorisme baru dan kemampuan untuk menggunakan senjata terhadap penyerang bersenjata. Ada juga ketentuan baru yang mencegah pelaporan kegiatan terorisme atau respon pemerintah online atau offline, kecuali untuk publikasi yang telah disetujui sebelumnya.
Wakil Kepala Divisi Hukum Pidana Parlemen China, Li Shouwei, menanggapi beberapa kecaman internasional yang diterima oleh undang-undang ini dan mengatakan bahwa aturan ini “pada dasarnya sama dengan apa yang diterapkan negara-negara besar lainnya di dunia” termasuk di Amerika Serikat dan Inggris. Dua peraturan terakhir memungkinkan penyedia Internet dan telekomunikasi “mengambil langkah-langkah untuk menanggapi [surat panggilan untuk mengakses komunikasi terenkripsi] dalam bentuk terenkripsi,” demikian dilaporkan Digitaltrends.
Sementara China mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil ini sama dengan yang digunakan oleh negara Barat dan bahwa mereka tidak akan mengunakannya untuk melanggar kebebasan orang, beberapa memiliki ketakutan bahwa pemerintah China yang terkenal ketat akan menggunakan kekuatan itu untuk melawan kelompok minoritas dan pembangkang.
