Telko.id – ITU kabarnya tengah bekerja keras untuk memastikan interoperabilitas layanan pembayaran mobile dan digital, terutama di pasar negara berkembang. Badan PBB ini konon telah menerbitkan dua laporan pertama untuk membantu mengatasi tantangan interoperabilitas.
Dengan laporan tersebut, output pertama yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja yang khusus mengurusi Interoperabilitas, ITU bertujuan untuk mengatasi keterbatasan skema pembayaran mobile di beberapa negara termiskin di dunia yang sepenuhnya dapat dioperasikan.
Laporan pertama ini, seperti dilaporkan TelecomAsia, Senin (19/9), menganalisa akses ke masalah infrastruktur pembayaran di seluruh dunia, dan bagaimana ini dapat berakibat buruk pada interoperabilitas.
Di sini, dicatat bahwa sementara lembaga non-bank memainkan peran yang semakin penting dalam pembayaran – terutama untuk sekitar 2 miliar penduduk dunia yang tak memiliki rekening di bank – banyak dari lembaga non-bank ini yang tidak diterima sebagai peserta langsung dari infrastruktur pembayaran kunci.
“Regulator dan pembuat kebijakan sistem pembayaran, khususnya di Bank Central yang biasanya bertindak sebagai pengawas sistem pembayaran memimpin di setiap negara, dapat lebih mendukung segmen termiskin dan paling rentan dari populasi dengan mempromosikan industri yang kompetitif dan layanan pembayaran dinamis yang mencakup penyedia non tradisional,” kata pimpinan Focus Group ITU, Sacha Polverini.
Laporan kedua menganalisa peran stakeholder sektor publik dan swasta kunci yang bisa ikut berperan dalam pengembangan sistem pembayaran nasional, khususnya untuk pembayaran ritel.
