Telko.id – Seperti di ketahui pada Kamis(7/1) kemarin, Menteri Kominfo bertemu dengan para penggiat openbts di bilangan Tebet, Jakarta.
Menurut Anton Raharja, salah seorang penggiat Openbts, pertemuan kemarin sejatinya hanya pertemuan santai santai dan ada diskusi antara Menkominfo Rudiantara dengan para penggiat openbts dan para dosen. Diskusi tersebut memang membahas mengenai openbts.
Kepada tim Telko.id, Anton menyebut bahwa Pemerintah mendukung dengan akan menyiapkan aturan-aturan yang membuat openbts bisa diujicobakan di daerah-daerah yang tidak tercover sinyal telepon nya.
“Chief RA berharap, bukan janjikan, bahwa boleh saja implementasi openbts di suatu daerah (yang dia sebut “island”) tapi dengan syarat-syarat seperti no commercial, no SLA no dan frequency tax,” jelas Anton.
Ketiga syarat yang dimaksud diatas adalah
1. tidak komersial, tidak diperjualbelikan layanan telepon-nya.
2. Tidak bisa menuntut SLA pada operator yang ada maupun pemerintah, ketika kualitas yang dihasilkan kurang memuaskan. Karena sifat openbts ini merupakan buatan dari rakyat tersebut.
3. Pemerintah akan berupaya agar tidak ada BHP.
Menurut Anton, Openbts adalah perangkat yang baik hardware maupun software nya terbuka bagi siapapun yang mau buat sendiri, membangun sendiri bahkan memproduksi sendiri. Kedepannya ya openbts di riset saja terus sampai betul-betul menjadi produk yang baik dan berguna bagi rakyat.
Berbicara mengenai Brikerbox, yakni alat yang menjadi salah satu produk dari perusahaannya, Anton menyebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembicaraan openbts kemarin, tidak dibahas dan tidak nyambung sama sekali, dalam arti bicara openbts itu bukan bicara vendor tertentu yang akan memanfaatkan situasi atau alat/merk tertentu yang akan jadi banyak dibeli orang atau pihak tertentu yang akan menjadi penyedia.
“Saya dan kawan-kawan hadir sebagai penggiat IT saja, ingin implementasi openbts di daerah-daerah terpencil yang butuh teleponan bisa dijalankan tanpa harus takut di sweeping misal nya,” tambah Anton.
Disinggung mengenai project palapa ring yang sedang digaungkan oleh Pemerintah, Anton menyebut, “sebenarnya sejalan, tapi interkoneksi dengan operator telekomunikasi yang ada justru tidak boleh, per meeting kemarin, karena katanya harus memenuhi standar internasional dulu,” ujarnya.
Tidak basa-basi, Ia hanya menginginkan setidaknya dengan kehadiran Chief RA, Openbts bisa segera digunakan baik untuk warga yang belum mendapatkan jaringan telepon, atau untuk riset dan pengembangan.
“Yang terpenting gimana openbts ini bisa diimplementasi, dan bisa di riset lebih dalam,” tuturnya saat ditemui di salah satu Mall di Jakarta.
Ia juga mengharapkan agar aturannya benar-benar ada dan riil dengan syarat-syarat yang tidak terlalu memberatkan.
Ia juga mengatakan, rencana kedepan para pegiat Openbts setelah pertemuan ini adalah lebih mengintensifkan segi riset, tidak ada keraguan untuk menjalankan riset dan ujicoba openbts, melakukan berbagai training di berbagai perguruan tinggi tentang openbts, melakukan implementasi di daerah-daerah yang biasa disebut ‘island’.
Ia juga mengungkapkan kedepannya akan membantu mengawal Pemerintah untuk menjalankan urusan administrasi sehingga dapat mempercepat proses pengesahan dari aturan openbts tadi. Para pegiat openbts juga mengharapkan pihak Pemerintah sebagai regulator dapat memberikan penomoran dengan nomor depan 52 xxx.
Sekedar informasi, Openbts saat ini hanya bisa untuk berkomunikasi telepon dan sms saja serta GPRS. Namun, Anton menegaskan bahwa Openbts pun bisa memberikan jaringan internet 3G bahkan 4G, untuk hal ini sejatinya masih memerlukan beberapa riset dan pengembangan.
Mengenai harga Alat, harga alat ini masih cukup mahal. Kisaran harga untuk harware nya saja berkisar antara 20 hingga 300 juta rupiah. Harga ini tergantung dari coverage, kualitas serta range network. Belum lagi untuk membangun tower, namun Anton mengungkapkan, bisa menggantikan Tower dengan pohon yang tinggi. Kemudian biaya juga diperlukan untuk instalasi listrik serta kabel. Mengenai harga hardware, Anton sangat optimis kedepannya harga tersebut bisa lebih murah asal ada regulasi yang mengatur untuk membuat alat tersebut sendiri di Indonesia.